Anselmus Dore Woho Atasoge_Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
Dalam dunia yang terus bergerak ini, migrasi dan perantauan tak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai peristiwa ekonomi atau mobilitas geografis. Dari perspektif sosiologi agama, migrasi adalah ziarah iman dan praktik sosial yang memperlihatkan bagaimana komunitas religius menafsirkan, merespons, dan mengorganisir dirinya dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Pertemuan Pastoral XII Gereja Regio Nusra di Keuskupan Larantuka, 1-5 Juli 2025, menjadi bukti nyata bahwa agama memainkan peran penting sebagai sistem makna dan solidaritas sosial dalam menghadapi krisis migrasi.
Perpas (Pertemuan Pastoral) adalah forum tiga tahunan para uskup dan perwakilan keuskupan se-Regio Nusra (Nusa Tenggara) untuk merefleksikan tantangan pastoral umat Katolik. Perpas XII yang digelar 1–5 Juli 2025 di Larantuka mengangkat tema: “Gereja Berwajah Perantau, Berziarah dalam Pengharapan: Mencari Solusi Praktis Pastoral”. Hadir 9 uskup dari seluruh keuskupan Regio Nusra: Mgr. Fransiskus Kopong Kung (Uskup Larantuka, tuan rumah); Mgr. Paulus Budi Kleden (Uskup Agung Ende); Mgr. Hironimus Pakaenoni (Uskup Agung Kupang); Mgr. Silvester San (Uskup Denpasar); Mgr. Dominikus Saku (Uskup Atambua); Mgr. Edmundus Woga (Uskup Weetebula); Mgr. Maximus Regus (Uskup Labuan Bajo); Mgr. Siprianus Hormat (Uskup Ruteng); Mgr. Edwaldus Sedu (Maumere). Juga hadir delegasi dari keuskupan transit dan tujuan migran yakni Pangkalpinang, Sandakan, Keningau, dan Kota Kinabalu, serta unsur pemerintah seperti Gubernur NTT, BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), dan Polda NTT.
Dalam ruang perjumpaan pastoral itu, para uskup tidak hanya membahas doktrin dan liturgi, tetapi juga luka-luka sosial yang menimpa umat mereka (stunting, kerentanan sosial akibat pariwisata, tragedi perdagangan manusia dan migrasi paksa akibat eksploitasi sumber daya alam). Mgr. Paulus Budi Kleden membuka ruang refleksi bahwa Gereja harus lebih dari sekadar pewarta sabda; ia adalah tubuh sosial yang hidup dalam dunia yang terluka. Maka, Gereja hadir sebagai pelindung martabat manusia, di mana sabda menjadi tindakan, dan iman menjelma dalam kepedulian konkrit.
Dalam perspektif sosiologi agama, komunitas keagamaan dipahami sebagai aktor sosial yang mampu mengkonstruksi dan mereproduksi etika kolektif melalui nilai-nilai dan simbol-simbol religius yang hidup dalam praksis sehari-hari. Tema “Gereja Berwajah Perantau, Berziarah dalam Pengharapan” yang menjadi tema utama perjumpaan pastoral ini mencerminkan bukan sekadar ekspresi spiritual, melainkan bentuk artikulasi kesadaran historis umat Katolik NTT sebagai komunitas diaspora yang terus bergerak dalam ketegangan antara akar identitas dan realitas mobilitas. Dalam konteks ini, harapan menjadi lebih dari sekadar afeksi personal; ia bertransformasi menjadi moralitas publik yang bersifat intersubjektif—diteguhkan melalui ritus, solidaritas antarperantau, dan imajinasi kolektif di tengah tekanan dunia modern yang serba cepat dan tidak menentu.
Catatan-catatan reflektif para utusan keuskupan yang hadir dalam perjumpaan pastoral ini menjadi ekspresi artikulatif dari cara komunitas religius membaca realitas sosial secara kritis. Pengalaman di Maumere mengungkapkan bagaimana agama tidak dapat bersifat netral terhadap konfigurasi kekuasaan yang kompleks; sebaliknya, ia dipanggil untuk hadir dalam relasi sosial yang rentan, seperti dalam kasus perdagangan manusia yang menyeret aktor-aktor dari lingkar terdekat korban. Hal ini memperlihatkan bahwa agama dan kekuasaan saling berkelindan, dan agama dapat menjadi ruang reproduksi maupun resistensi atas dominasi. Di sinilah Gereja menjalankan fungsi profetiknya sebagai kekuatan moral transformatif, tidak semata sebagai institusi kultus, tetapi sebagai entitas sosial yang aktif menginterupsi ketidakadilan dan memberikan suara bagi yang dibungkam. Gereja menjadi locus praksis etika yang mampu menantang struktur sosial hegemonik demi terbangunnya solidaritas dan keadilan sosial yang lebih manusiawi.
Respons Gereja yang terwujud dalam sistem advokasi lintas sektor seperti yang dikembangkan keuskupan-keuskupan di Regio Nusra ini menunjukkan ekspresi nyata dari agensi religius yang transformatif. Gereja tidak bertindak semata-mata secara reaktif terhadap realitas sosial, melainkan tampil sebagai aktor proaktif yang memetakan strategi intervensi melalui jaringan pastoral yang menjangkau ranah hukum, pendidikan, hingga psiko-spiritual. Ini menegaskan bahwa institusi keagamaan bukan hanya pewaris doktrin, tetapi juga fasilitator perubahan sosial yang bekerja melalui pendidikan nilai, penguatan kesadaran kritis, dan pengembangan solidaritas. Dalam konteks ini, Gereja berperan sebagai mediator antara struktur sosial yang menindas dan pengalaman konkret umat yang terluka. Atau, membangun kembali harapan sebagai energi kolektif yang tumbuh dari kesadaran, ketahanan, dan iman yang dihidupi bersama.
Perjumpaan pastoral ini menyentil pula relasi antara eksploitasi ekologis dan migrasi seperti yang dicermati oleh Keuskupan Agung Ende. Sentilan ini menyingkap dimensi struktural dari penderitaan komunitas lokal di mana kerusakan lingkungan tidak sekadar persoalan ekologi, melainkan juga ketimpangan distribusi kekuasaan dan akses atas sumber daya. Titik tekanannya adalah bahwa ketika tanah dan air direduksi menjadi komoditas dan bukan ruang hidup, migrasi menjadi pilihan yang lahir bukan dari kebebasan, tetapi dari keterpaksaan yang sistemik. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut sebagai “ekologi ketidakadilan,” di mana kelompok rentan menjadi korban rangkap dari krisis lingkungan dan ekonomi. Di tengah lanskap ini, Gereja memainkan peran sebagai agen kesadaran kritis yang menantang logika pembangunan eksploitatif. Dengan mengusung keadilan ekologis dan intergenerasional, Gereja mengadvokasi pembangunan yang etis yakni berakar pada martabat manusia dan tanggung jawab kolektif terhadap bumi sebagai rumah bersama.
Dalam perspektif sosiologi agama, Perpas XII merepresentasikan bagaimana komunitas iman dapat menjadi arena dialektika yang dinamis antara agama sebagai sistem simbolik dan struktur sosial sebagai konfigurasi kekuasaan. Ketika Gereja mengidentifikasi dirinya sebagai “berwajah perantau”, ia tidak sekadar mengadopsi narasi pastoral yang kontekstual, tetapi juga mengartikulasikan ‘teologi pergerakan’, di mana iman tidak dikunci di altar, melainkan hidup di tapal batas, berakar di ladang sawit, dan menyusuri rute migrasi yang sarat luka dan harapan. Dalam logika ini, Gereja tidak lagi menjadi institusi statis, tetapi subjek historis yang bergerak bersama umatnya dalam ziarah eksistensial, menafsir ulang ruang, waktu, dan relasi kuasa dengan membawa terang iman sebagai modal sosial untuk transformasi. Sebab, Gereja adalah sang perantau itu sendiri yang menghidupi ziarah bukan sebagai metafora, tetapi sebagai praksis iman yang membebaskan.
Refleksi dari pinggiran ruang perjumpaan pastoral ini menggarisbawahi bahwa agama tidak dapat direduksi menjadi sekadar praksis liturgis di ruang ibadah. Sebaliknya, ia menjelma dalam lanskap kehidupan nyata, terutama dalam jejak-jejak migran yang lelah namun tetap melangkah. Wajah-wajah mereka menjadi teks sosial tempat Injil paling otentik berkumandang, sebuah iman yang tidak menghindar dari penderitaan, melainkan justru hadir dalam luka, bertahan dalam solidaritas, dan bertindak untuk mencipta harapan dari kehancuran. Dalam kerangka ini, Gereja dipahami secara sosiologis sebagai komunitas dinamis yang ikut bergerak bersama umatnya: bukan rumah yang diam, tetapi rumah yang menjelajah, memeluk realitas, dan membangun dunia alternatif yang ditopang oleh etika kasih dan keadilan. Ia adalah narasi berjalan tentang iman yang membebaskan.
Dalam tafsir sosiologi agama, migrasi dari Nusa Tenggara Timur bukan hanya fenomena perpindahan geografis demi ekonomi, tetapi sebuah pergulatan eksistensial yang penuh paradoks: antara impian akan kehidupan yang lebih layak dan realitas pahit dari luka sosial yang ditinggalkan. Kisah para migran yang terjebak dalam ruang-ruang kerja eksploitatif seperti perkebunan sawit, rumah tangga, dan tambang illegal tanpa status hukum dan perlindungan sosial, mengungkap wajah tak kasatmata dari ketimpangan global dan keterputusan struktural.
Gambaran para migran yang kembali dalam peti jenazah, bahkan tanpa identitas lengkap dan organ tubuh yang utuh, menyuarakan tragedi kemanusiaan yang sayangnya kerap dibungkam oleh euforia keberhasilan semu. Dorongan keluarga dan imajinasi kolektif tentang “kesuksesan di tanah orang” menjadi mitologi sosial yang menggerakkan migrasi, namun tak dibarengi dengan kesiapan menghadapi realitas eksploitatif yang kompleks.
Dalam kerangka ini, Gereja dipanggil untuk tidak hanya menyaksikan dari kejauhan, tetapi hadir sebagai komunitas penafsir penderitaan, mengangkat kisah-kisah marginal ini sebagai bagian dari narasi iman yang membebaskan. Iman bukan lagi disuarakan dari mimbar belaka, tetapi diartikulasikan dalam upaya menyembuhkan luka, memperjuangkan keadilan migran, dan membongkar mitos yang menyesatkan. Sebab di balik setiap langkah migrasi, tersembunyi pertanyaan sosiologis sekaligus teologis tentang martabat, harapan, dan perziarahan manusia dalam dunia yang retak.
Dalam perspektif sosiologi agama, peran Gereja sebagai “Gereja Berwajah Perantau” merepresentasikan bentuk agensi religius yang melampaui batas institusional dan memasuki ruang-ruang sosial yang penuh kerentanan. Kehadiran Gereja di pelabuhan deportasi, ladang konflik agraria, dan ruang pengadilan merupakan ekspresi dari iman yang terinkarnasi dalam praktik sosial menandakan bahwa otoritas moral keagamaan tidak hanya diartikulasikan di altar, tetapi juga diperjuangkan dalam ranah-ranah struktural tempat kekuasaan dan penderitaan bersilangan. Melalui jaringan pastoral yang terlibat dalam advokasi, regulasi, dan pemulihan martabat korban migrasi, Gereja memainkan peran sebagai agen pendampingan sosial yang responsif terhadap dinamika mobilitas global. Dengan demikian, Gereja hadir sebagai subjek historis yang berjalan bersama kaum migran bukan hanya untuk menghibur luka, tetapi juga untuk merekonfigurasi struktur ketidakadilan melalui solidaritas dan harapan yang diwujudkan dalam praksis kolektif.
Refleksi Mgr. Siprianus Hormat dalam Perpas XII menyoroti migrasi sebagai ekspresi spiritual sekaligus fenomena sosial yang kompleks, sebuah pencarian akan kehidupan yang lebih bermartabat yang berakar pada iman dan harapan, bukan semata dorongan ekonomi. Migrasi, dalam hal ini, menjadi bentuk ziarah eksistensial yang menandai pergulatan manusia dengan struktur sosial yang sering kali tidak adil. Namun, di balik impian itu, realitas yang dihadapi para Pekerja Migran Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara, mengungkap luka kolektif yang belum tersembuhkan: ketiadaan dokumen, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum yang mereproduksi kerentanan secara sistemik. Migrasi, alih-alih membebaskan, justru menelanjangi keterbatasan negara dan lemahnya jaringan perlindungan sosial. Dalam bacaan sosiologis, tubuh-tubuh migran yang kembali tanpa identitas dan jaminan menjadi simbol dari tubuh sosial yang koyak, menantang lembaga keagamaan dan negara untuk merefleksikan ulang tanggung jawabnya dalam menjamin martabat manusia yang bermigrasi.
Respons Gereja terhadap fenomena migrasi yang dimulai dari akar komunitas hingga ke ranah global menunjukkan bahwa institusi keagamaan berperan aktif sebagai agen transformasi struktural. Melalui pembinaan iman di desa asal, pendampingan lintas batas, dan advokasi hak asasi di negeri tujuan, Gereja tidak hanya menjalankan tugas pastoral, tetapi juga mereproduksi solidaritas transnasional yang berakar pada nilai martabat manusia. Migran, dalam kerangka ini, tidak dipandang sebagai entitas statistik dalam arus globalisasi, melainkan sebagai subjek moral yang membawa narasi iman dan kerentanan. Dengan menjadikan wajah Kristus hadir dalam diri setiap migran, Gereja memperluas cakrawala etisnya, menghadirkan teologi yang bergerak dalam praksis sosial dan memperjuangkan keadilan sebagai ekspresi iman yang membebaskan.
Dinamika ini menegaskan bahwa Gereja tidak sekadar berfungsi sebagai institusi keagamaan yang menjaga ortodoksi dan ritus, melainkan tampil sebagai agensi moral yang aktif merespons kompleksitas sosial secara kontekstual. Ia menjadi aktor kolektif yang menjembatani antara luka struktural dan harapan transenden, membentuk praksis pastoral yang bersifat transformatif yang berakar dalam sabda, tetapi termanifestasi melalui tindakan nyata dalam ruang-ruang marginal. Gereja menolak untuk berdiri sebagai penonton di tengah perubahan global, dan sebaliknya memilih untuk berziarah bersama mereka yang bermigrasi, terluka, dan pulang dengan kisah yang belum usai. Dalam konteks ini, Gereja menjelma menjadi komunitas iman yang mobile dan solider, tempat di mana keadilan diartikulasikan bukan sekadar sebagai cita-cita etis, tetapi sebagai bentuk kesetiaan pastoral yang membangun kembali tatanan sosial dengan wajah belas kasih dan keberpihakan.
Melampaui kategori sosial semata, migrasi dimaknai sebagai ekspresi keberanian spiritual dan partisipasi dalam narasi harapan yang ditopang oleh simbol-simbol religius seperti kisah Abraham dan Bulla Spes Non Confundit. Gereja, dalam kerangka ini, tidak cukup menjadi suara moral, tetapi harus mewujud dalam praksis sebagai sacramentum mundi—representasi nyata dari kasih yang menyelamatkan dalam dunia yang rapuh. Di sisi lain, upaya negara melalui reformasi kelembagaan seperti transformasi Badan P2MI menjadi kementerian, dan pelaksanaan program-program seperti Tim Reaksi Cepat, Migran Cantare, dan Desa Emas Migrasi, memperlihatkan konvergensi antara imajinasi iman dan nalar regulatif. Ketika dua ranah ini saling menyapa, iman dan kebijakan, yang lahir bukan sekadar intervensi, tetapi ekosistem migrasi yang lebih etis, transformatif, dan berorientasi pada martabat manusia. Harapan, dalam logika ini, menjelma menjadi horizon kolektif yang terus dijaga dan dirawat oleh kolaborasi lintas institusi dan spiritualitas yang membumi.
Dalam bingkai sosiologi agama, dinamika migrasi kontemporer memperlihatkan bagaimana negara dan Gereja tampil sebagai dua entitas sosial yang memainkan peran saling melengkapi dalam menjawab tantangan globalisasi tenaga kerja. Negara, melalui Kementerian P2MI, mulai menggeser paradigma pekerja migran dari sekadar subjek ekonomi menjadi warga negara yang utuh yang hak dan martabatnya harus dijamin sepanjang siklus migrasi, dari titik keberangkatan di desa-desa hingga ruang kerja di luar negeri. Ketika pola perekrutan tenaga kerja semakin kompleks dan tersembunyi dalam lapis-lapis relasi kuasa, negara dituntut untuk membangun respons yang adaptif dan berlandaskan sensitivitas sosial. Pendekatan “satu garis perlindungan” menjadi model birokrasi etis yang mengartikulasikan perlindungan sebagai etika kolektif, bukan hanya prosedur administratif. Dalam ekosistem ini, Gereja hadir bukan untuk mengambil alih peran negara, melainkan untuk memperkuat dimensi moral dan spiritual dari perlindungan migran: mendampingi, membela, dan menyalakan harapan dalam struktur-struktur yang sering kehilangan wajah manusianya.
Sejatinya, Perpas XII Regio Nusra merepresentasikan bagaimana komunitas religius dapat bertransformasi menjadi agen kolektif yang aktif membentuk respon sosial terhadap dinamika migrasi. Para uskup tidak hanya memainkan peran sebagai penafsir spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memformulasikan strategi pastoral sebagai intervensi structural: menjembatani antara sabda religius dan aksi pembebasan. Gereja tampil sebagai institusi moral yang mengintegrasikan nilai transendental dengan praksis emansipatoris, menghadirkan spiritualitas yang tidak steril dari realitas, tetapi justru mengakar dalam pengalaman kaum rentan. Dalam konteks ini, tanggapan pastoral terhadap migrasi bukan sekadar bentuk keprihatinan institusional, melainkan panggilan profetik untuk hadir secara solider, kritis, dan penuh kasih dalam medan ketimpangan sosial yang terus berubah.
Dalam kerangka sosiologi agama, seruan untuk memulai pendidikan migrasi dari akar rumput dan secara lintas iman mencerminkan proses internalisasi nilai yang bersifat emansipatoris, melampaui batas-batas doktrin formal menuju praksis transformasi sosial. Inisiatif ini menandai bahwa kesadaran religius tidak berhenti pada dimensi teologis belaka, melainkan mewujud dalam strategi pembebasan struktural yang memberdayakan umat sejak dari komunitas paling bawah. Dalam konteks ini, para migran tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif pelayanan pastoral, tetapi sebagai subjek iman yang aktif mencipta ruang spiritual baru melalui pengalaman diaspora. Dengan menyebut mereka sebagai “misionaris yang tak diutus,” Gereja mengakui bahwa mobilitas umat dapat menghasilkan spiritualitas yang adaptif dan kontekstual di mana harapan, iman, dan nilai-nilai injili dikomunikasikan dalam konfigurasi budaya yang terus bergeser. Maka, kehadiran migran menjadi titik temu antara dinamika sosial dan pewartaan iman yang menjelma dalam kehidupan sehari-hari.
Dinamika pastoral yang terejawantah dalam berbagai inisiatif konkret di keuskupan-keuskupan seperti pendirian rumah aman, pelatihan keterampilan, hingga integrasi data pastoral dengan kebijakan public menunjukkan bahwa Gereja berfungsi sebagai jaringan sosial yang adaptif, responsif, dan kontekstual. Ia hadir bukan sebagai entitas yang terpisah dari realitas, melainkan sebagai simpul solidaritas sosial yang menyentuh persoalan struktural umat. Kesadaran akan pentingnya koordinasi lintas keuskupan sebagaimana digaungkan dalam konteks Perpas XII di Larantuka menandai pergeseran paradigma Gereja menuju bentuk komunitas transnasional yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga operasional, mengikuti alur migrasi umatnya. Nota kesepahaman antar-keuskupan menjadi simbol dari eklesiologi yang bergerak: Gereja yang hidup dalam diaspora, yang menganyam pelayanan pastoral lintas batas demi menjamin perlindungan, pemberdayaan, dan pendampingan umat di setiap fase perjalanan migrasi mereka.
Migrasi kaum muda menjadi titik krusial yang menggambarkan pertemuan antara mobilitas sosial dan spiritualitas generasi baru dalam masyarakat global yang cair. Kecenderungan anak muda untuk terjebak dalam narasi palsu tentang keberhasilan migrasi merefleksikan ketimpangan informasi dan lemahnya formasi identitas religius yang mampu menjadi kompas moral. Maka, strategi Gereja melalui pencegahan sejak dini, pembekalan keterampilan hidup, dan pembinaan rohani yang kontekstual dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan kohesi sosial dan membangun subjek religius yang resilien di tengah hegemoni nilai-nilai pasar. Keterlibatan tarekat religius dalam proses ini memperluas horizon pastoral, menghadirkan spiritualitas yang membumi dan jaringan pendampingan yang melintasi batas geografis. Dengan demikian, Gereja memainkan peran ganda: menjaga integrasi sosial dan merawat spiritualitas kaum muda dalam lanskap migrasi yang kompleks dan terus berubah.
Seruan kolektif para uskup dalam Perpas XII ini menegaskan kembali peran sakral Gereja sebagai agensi moral yang berfungsi tidak hanya dalam ruang ibadah, tetapi dalam medan sosial yang penuh kerentanan dan dislokasi. Kehadiran Gereja sebagai pelita dan pelindung di tengah arus migrasi mengartikulasikan agama sebagai kekuatan simbolik dan praksis yang membentuk solidaritas, menyembuhkan luka sosial, dan menjamin martabat manusia dalam situasi ketidakpastian struktural. Ketika negara dan masyarakat kadang tak mampu memberi perlindungan yang memadai, Gereja tampil sebagai komunitas transnasional yang membuka ruang pemulihan dan pengakuan, sebuah resting place yang bukan hanya spiritual, tetapi juga sosial-politik, tempat di mana yang terluka didengar dan yang tertindas dipulihkan. Dalam wajah-wajah migran yang terluka, Gereja membaca kembali teks iman dan sejarahnya sendiri. Ia berusaha melihat bahwa ziarah umat bukanlah laku pasif, tetapi gerakan historis menuju dunia yang lebih adil dan berbelas kasih.***
