Uskup Larantuka, Mgr Fransiskus Kopong Kung, Mengeluarkan Kebijakan Spesial Menjelang Pemilu 2024 dan Hari Rabu Abu

Larantuka, 24 Januari 2024 – Menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024, Uskup Larantuka, Mgr Fransiskus Kopong Kung, mengumumkan kebijakan khusus yang akan diterapkan di Keuskupan Larantuka. Keputusan ini diambil untuk memastikan partisipasi aktif umat Katolik dalam proses demokrasi sekaligus merayakan Hari Rabu Abu sebagai pembukaan masa puasa umat Katolik.

Dalam pernyataan resminya melalui surat dengan nomor KL.58/V.1/1/2024, Mgr Fransiskus Kopong Kung menyampaikan bahwa Keuskupan Larantuka ingin melibatkan umat Katolik secara lebih mendalam dalam proses pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, DPRRI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Uskup Frans menekankan pentingnya peran umat Katolik dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan damai.

Berhubung hari PEMILU ini bertepatan dengan perayaan Hari Rabu Abu, yang menjadi simbol awal masa puasa umat Katolik, maka Uskup Larantuka mengumumkan kebijakan khusus. Kebijakan tersebut untuk menciptakan momen spiritual yang berkaitan dengan kewajiban kewarganegaraan. Maka melalui surat tersebut, Uskup Larantuka menegaskan tiga point yaitu:

1. Perayaan Liturgi Rabu Abu, dapat dirayakan pada hari Selasa, 13 Februari 2024 dan/atau pada hari Rabu, 14 Februari 2024
2. Bagi umat yang tidak sempat merayakan perayaaan liturgi pada hari-hari yang ditentukan di atas, dapat dilayani Penerimaan Abu pada Perayaan Ekaristi: hari Kamis s.d. Minggu, 15-18 Februari 2024, dapat diatur oleh setiap paroki.
3. Dengan kebijakan ini, kami mengharapkan penghayatan kita tetap utuh terhadap Perayaan Liturgi Rabu Abu dan partisipasi kita secara langsung dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun ini tidak diabaikan.       

Uskup juga menegaskan pentingnya kedamaian dan keberagaman dalam proses pemilihan umum. Beliau mengajak umat Katolik untuk memilih berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, menjauhi segala bentuk kekerasan dan sikap diskriminatif.

Keputusan ini disambut positif oleh banyak umat Katolik di Keuskupan Larantuka, yang melihatnya sebagai langkah konkret untuk menggabungkan nilai-nilai iman dengan tanggung jawab kewarganegaraan.

Mengakhiri surat pastoral itu, Uskup Larantuka mengharapkan bantuan dari para pastor paroki untuk mengatur jadwal pastoral di parokinya masing-masing demi mendukung keterlibatan dan partisipasi umat Katolik dalam menentukan pilihannya bagi para pemimpin negara. (KOMSOS/RDAtasoge)